Klojen (malangkota.go.id) – Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Iwan Kurniawan, ST, MM menjadi narasumber dalam Forum Walidata dengan tema ‘Peningkatan Kapasitas, Koordinasi, dan Peran Walidata Daerah’ di Hotel Aliante, Kamis (29/8/2024). Forum yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur ini bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Jawa Timur guna mewujudkan konsep Satu Data Indonesia.
Pj. Wali Kota Malang Iwan Kurniawan yang merupakan Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) ini menyampaikan materi terkait bagaimana pengembangan kapasitas walidata di tingkat daerah dalam meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan dan analisis data. Kegiatan yang berlangsung pada 28-29 Agustus 2024 ini dihadiri oleh Diskominfo dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Dalam arahannya, Iwan menuturkan bahwa Presiden RI Jokowi mengharapkan agar Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat menjadi modul untuk pembangunan daerah. Hal ini terus ditekankan dalam berbagai forum. “Sehingga kita di daerah, di Kota Malang menjadi salah satu prioritas kami untuk bisa mengimplementasikan kebijakan tersebut. Jangan sampai kebijakan tersebut tidak bisa dikerjakan sehingga mengindikasikan kinerja yang kurang baik dari kepala daerah dan pemerintah daerah,” ungkapnya.
“Kota Malang sudah melakukan ini dan saya melihat sudah dilakukan verifikasi dengan BPS. Kita harus komunikasi dengan stakeholder terkait, baik internal maupun mitra strategis kita yakni BPS. Sehingga ketika publish data statistik sektoral itu sama dengan yang dipublish BPS, inilah yang ingin kita wujudkan yakni satu data Indonesia,” bebernya.
Sebagai Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Iwan mengharapkan Provinsi Jawa Timur dapat melaksanakannya. “Saya yakin , satu dua tahun mendatang ukuran data itu menjadi salah satu indikator penilaian untuk kepala daerah dan pemerintah daerah. Kalau kita tidak berbenah diri saat ini, bisa jadi kita kecolongan dalam pelaksanaan indikator penilaian tersebut,” terang Iwan.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin, S.Si., M.IP mengungkapkan bahwa dari dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, 33 di antaranya sudah terhubung dengan Satu Data Indonesia (SDI). Namun demikian masih, 27 kabupaten/kota sudah melakukan pengisian dengan beragam variasi.
“Inilah kenapa kami melaksanakan kegiatan ini, untuk mendorong kabupaten kota di Jawa Timur untuk mengisi. Selain untuk mendapatkan fasilitasi dari pusat, juga dalam rangka data series yang akan menjadi titik nol perencanaan kita mulai dibangun,” pungkasnya. (ari/yon)
