Klojen (malangkota.go.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mendorong daerah untuk mendukung program Sekolah Rakyat (SR) yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam rapat koordinasi (rakor) yang dirangkaikan dengan Rakornas Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara hybrid, (21/4/2024). Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama TPID Kota Malang pada kesempatan ini mengikuti rakor secara daring dari Ruang Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang.
Mendagri menyebutkan, Sekolah Rakyat merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan yang inklusif untuk semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat tidak mampu, baik kategori miskin maupun miskin ekstrem. “Sekolah rakyat targetnya menjadi semacam boarding school yang memberikan fasilitas mulai dari makan, tempat tinggal dan sarana olahraga mulai dari jenjang SD hingga SMA,” tuturnya.
Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo telah menunjuk Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai koordinator utama pembentukan Sekolah Rakyat. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf pun menyebutkan saat ini terdapat 356 titik yang diusulkan menjadi penyelenggara Sekolah Rakyat. “Sesuai arahan Presiden, tahun 2025 ini mulai membangun di 200 titik lokasi yang nanti lewat satgas ditentukan siapa yang paling tepat mendapatkan kesempatan pertama,” jelas pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.
Lebih lanjut Gus Ipul menyebutkan bahwa titik prioritas yang dipilih berdasarkan kesiapan sesuai penilaian hasil desk dan tingkat kemiskinan di daerah. Pada tahap pertama, 53 titik telah selesai disurvei dan saat ini sedang dirancang untuk revitalisasi ataupun renovasi. Sedangkan 85 titik lainnya juga sedang disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum, untuk selanjutnya dipertimbangkan apakah bisa diikutkan untuk proses pembelajaran tahun ini.
“Tapi yang sudah bisa dipastikan tahun ini, tahun ajaran 2025/2026 dimulai di 53 titik. Ada yang dimulai dari jenjang SD, ada yang dimulai dari jenjang SMP, dan ada yang dimulai dari jenjang SMA/sederajat,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa Kota Malang diproyeksikan menjadi salah satu dari 53 titik yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat di periode tahun pelajaran 2025/2026 ini. Tim Kota Malang yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Malang saat ini telah bertolak ke Jakarta untuk melakukan desk bersama dengan tim Kemensos dalam rangka penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Malang.
“Tim sudah turun semua, baik dari Kemensos maupun KemenPU, dan mereka senang karena kita (Kota Malang) menjadi salah satu yang siap dalam menjalankan boarding school. Kita punya gedung untuk belajarnya, dan rusunawa tinggal kita rehab saja, tapi prinsipnya kita siap,” ujarnya.
Lebih lanjut Wahyu menuturkan saat ini pihaknya tengah mendata kembali anak-anak yang berpotensi menjadi siswa Sekolah Rakyat. Salah satu kriterianya adalah termasuk dalam kategori desil 1 dan 2, yang merupakan kelompok dengan tingkat ekonomi yang paling tidak sejahtera atau fakir miskin (Desil 1), dan tingkat ekonomi kurang sejahtera atau miskin (Desil 2). Selain itu Pemkot Malang juga terfokus untuk mencari anak-anak yang umurnya sudah memenuhi syarat untuk masuk di tahun ajaran 2025/2026.
“Kita sekarang sedang mendata kembali, karena kan harus masuk dalam desil 1 dan 2. Hanya memang ini kan yang dicari dari kelas satu bukan di tengah-tengah, jadi kita cari bener-bener siswa yang sesuai usianya untuk masuk kelas 1 SD, kelas 1 SMP dan 1 SMA,” pungkasnya. (iu/yn)
