“Ini memberikan dorongan kuat bagi semua pihak untuk meneruskan program pemerintah,” kata Abah Anton saat memberikan sambutan dalam acara Tax Gathering bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan dan ratusan wajib pajak di Hotel Savana, Rabu (14/12) malam.
Abah Anton menjelaskan jika target pajak dalam skala nasional terpenuhi, maka pemerintah daerah tidak akan mengalami pemotongan anggaran dari pusat karena kondisi APBN stabil.
“Kalau para wajib pajak taat kewajiban membayar pajak, maka bisa jadi tidak ada pemotongan anggaran dari pusat. Dan alhamdulilah di Kota Malang tidak ada pemotongan dana dari pusat,” beber Abah.
Sementara itu Kepala KPP Pratama Malang Selatan, Dwi Joko, mengatakan jika saat ini pihaknya sudah berhasil meraup pajak sebesar Rp 827 miliar atau 126 persen. “Pencapaian ini adalah hasil dari kontribusi semua wajib pajak,” kata Dwi.
Ditambahkannya, pihak KPP akan mengamankan pajak sebesar 77 persen di tahun 2017 depan, karena itu butuh kerjasama semua pihak khususnya para wajib pajak. “Kami terus memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada para wajib pajak,” ungkapnya.
Khusus program Tax Amnesty II ia berharap bisa berjalan maksimal, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah bisa direalisasikan. “Kontribusi bapak ibu wajib pajak membuat Indonesia bisa mandiri dalam membuat APBN,” lanjutnya.
Kepala Kantor DJP Kanwil Jatim III, Rudi Gunawan Bastari, menambahkan, kontribusi para wajib pajak sangat baik sekali, apalagi model jemput bola di KPP Pratama Malang Selatan juga maksimal. “Kita di Kantor DJP III masih terus mengejar target karena meskipun di KPP Malang Selatan sudah 100 persen lebih, namun di kami masih sekitar 70 persen dan target kami 87 persen,” kata Rudi.
Ia juga sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Malang yang sangat menyambut baik beberapa program terkait dengan perpajakan seperti Tax Amnesty.
Pada kesempatan itu, Wali Kota Malang Abah Anton bersama Kepala KPP Pratama Malang Selatan dan Kepala DJP Kanwil III Jatim memberikan penghargaan kepada beberapa pihak termasuk Dinas Pasar Kota Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang, dan wajib pajak lainnya yang taat dalam pembayaran pajaknya. (say/yon)
