Mendukung upaya pemerintah untuk memberantas korupsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang menggelar FGD (Forum Group Discussion, red) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) di Hotel Savana, Selasa (09/12).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Malang, Ir. Cipto Wiyono, M.Si ini diisi oleh beberapa pemateri yang diantaranya adalah dosen Universitas Gajayana Malang Dr. Fatkhurahman serta praktisi dan konsultan hukum Dr. Ana.
Kepala Bappeda Kota Malang, Ir. Budi Herwanto, MT mengungkapkan tanggal 9 Desember yang diperingati sebagai Hari Anti Korupsi se-Dunia menjadi komitmen kuat untuk memerangi korupsi. Begitu juga dengan di Kota Malang yang sangat serius untuk memastikan korupsi tidak terjadi.
“Dari adanya kegiatan ini kami berharap bisa menyusun berbagai masukan terkait rencana aksi daerah untuk pemberantasan korupsi,” jelas Budi, Selasa (09/12).
Budi menambahkan, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah, setiap pemerintah daerah wajib melakukan RAD setiap tahunnya. Dimana setiap tiga bulan sekali wajib memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).
Ada dua hal penting yang disampaikan oleh Budi untuk memastikan tindak korupsi tidak terjadi. Pertama yaitu menyusun delapan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan yang kedua yaitu merekam serta melaksanakan aksi tindak lanjut memastikan tidak terjadinya tindak korupsi.
Sementara itu Sekda Kota Malang Ir. Cipto Wiyono, M.Si menyambut baik adanya kegiatan ini untuk bisa memastikan tidak terjadi adanya tindak korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Malang. Dengan cara ini semoga bisa membawa hikmah dan kegiatan anti korupsi bisa diimplementasikan di masing-masing SKPD di Kota Malang. (cah/yon)
