Pemerintah Kota Malang menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara di Ruang Palapa Balai Kota Malang. Kabupaten Buton terletak di Pulau Buton yang merupakan pulau terbesar di luar pulau induk kepulauan Sulawesi yang menjadikannya pulau ke-130 terbesar di dunia.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengelolaan keuangan dan aset serta pengelolaan website resmi Pemerintah Kota Malang yang diikuti oleh 20 orang dari SKPD terkait. Rombongan ini diterima oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setda Kota Malang, Drs. Supriyadi, M.Pd.
Supriyadi yang mewakili Wali Kota Malang H. Moch. Anton menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan atas kepercayaan yang telah diberikan dan menjadikan Kota Malang sebagai tujuan dari kegiatan kunjungan kerja kali ini. Agenda reformasi di Indonesia adalah menciptakan Good Governance untuk mereformasi masalah keuangan negara.
“Pengolahan keuangan dan aset harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang keuangan negara dan oleh karena itu Pemerintah Kota Malang telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada),” imbuh Supriyadi, Kamis (22/10).
Program ini, kata dia, dimaksudkan untuk mempermudah implementasi pemenuhan kebutuhan penatausahaan maupun penyusunan laporan aset daerah yang sesuai dengan standar perundang-undangan yang mengatur permasalahan aset pemerintah daerah. “Selain itu sekaligus meningkatkan kualitas laporan aset Pemerintah Kota Malang dalam hal akuntabilitas dan transparansi,” imbuh Supriyadi.
Semoga dengan adanya kunjungan kerja ini, lanjutnya, akan lebih mempererat hubungan kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan Kabupaten Buton. “Ke depan, kedua daerah pasti akan saling membutuhkan dalam berbagai hal di pemerintahan. Maka dari itu, dari kunjungan kerja ini harus ada tindak lanjutnya,” jelas Supriyadi.
Sementara itu, ketua rombongan dari Pemerintah Kabupaten Buton menyampaikan bahwa kunjungan ini adalah untuk menimba ilmu dan menambah informasi dalam mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ditambahkannya, luas daerah Kabupaten Buton adalah 2.488,71 km² dengan memiliki lima kecamatan. (say/yon)
