Klojen (malangkota.go.id) – Workshop Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Gerakan 100-0-100 di Jawa Timur digelar di Hotel Aria Gajayana Kota Malang, Rabu (28/2).
Program 100-0-100 adalah pencapaian target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.
Kepala Subbidang Sumberdaya Alam Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang, Arum Pawestri ST, MT, M.Sc mengungkapkan saat ini ada sebanyak 29 kelurahan dari total 57 kelurahan di Kota Malang yang masuk dalam program 100-0-100.
Ditambahkannya, saat ini untuk akses air bersih sudah 92 persen tertangani, dan sisanya yang delapan persen akan diselesaikan hingga dua tahun yang akan datang.
“Butuh kerja keras untuk bisa menyelesaikan apa yang masih kurang. Dari workshop ini kami banyak belajar,” ucap Arum, Rabu (28/2).
Sementara itu Water Sanitation Finance Advisor U.S. Agency for International Development (USAID) Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene-Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS) Benny Djumhana mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong micro finance, baik itu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk berperan aktif.
Terutama untuk pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar bisa mengakses air bersih maupun sanitasi yang layak.
“Agar bisa memasang sanitasi dan air minum, bagi MBR itu kan cukup mahal kalau harus bayar sekaligus. Jadi ada kredit mikro bunga rendah untuk membantu MBR,” jelas Benny.
Ia mencontohkan, untuk memasang jamban sehat di rumah butuh biaya sekitar Rp 3-4 juta, begitupun untuk memasang sambungan baru PDAM. Disinilah dibutuhkan keterlibatan LKM menyediakan dana yang dapat diangsur.
Benny menambahkan, pelibatan LKM sudah diterapkan di Tangerang dan Bogor. Sedangkan di Jawa Timur, Kota Malang dan Kabupaten Gresik menjadi pilot project. Dua wilayah ini dipilih sebab merupakan kota urban.
Terkait program 100-0-100, Perwakilan Direktorat Perkotaan Perumahan dan Pemukiman Bappenas RI Aldy Mardikanto mengatakan, untuk bisa menyukseskan program 100-0-100, pemerintah perlu menggandeng pihak ketiga.
“Sumber daya pemerintah terbatas, salah satu upaya meningkatkan pembiayaan dari luar pemerintah diantaranya menggandeng LKM dengan skema kredit mikro,” terang Aldy.
Bappenas berharap nantinya skema pembiayaan yang dirancang di Kota Malang ini bisa mencakup keseluruhan aspek, termasuk memberi jaminan keamanan bagi LKM pemberi kredit. (cah/yon)
