Jakarta – Pjs. Walikota Malang Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT menghadiri Rembuk Nasional bertema ‘Kolaborasi Pemerintah Kota dalam Membangun Budaya Integritas Kota dan Nasional’ yang digelar di Ballroom Bidakara Hotel, Jakarta, Rabu (28/2).
Pokok bahasan dalam rembuk nasional ini adalah terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Kegiatan diikuti 98 Pemerintah Kota yang masuk dalam keanggotaan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia).
Wahid Wahyudi menyampaikan apresiasinya dan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
“Satu diantaranya adalah mendorong dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengakselerasikan dengan kemajuan teknologi informatika. Dengan TI, pelayanan akan lebih terukur, terkontrol, pasti dan cepat,” ucap Wahid.
Untuk pengedepanan langkah pencegahan tindak pidana korupsi sebelum penindakan, Wahid juga menyepakati dan mendukung sepenuhnya. “Ya pasti, apapun itu lebih baik dicegah. Artinya tidak sampai terjadi tindak korupsi. Itu bagus, dan tentu ini baik juga untuk penyelenggaraan pemerintahan,” imbuh pria yang juga adalah Ketua Pengda ISSI Jawa Timur ini.
Hal yang disampaikan Pjs Walikota Malang itu senada dengan Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga merupakan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Dalam sambutan sekaligus pembukaan rembuk nasional ini, Airin mengungkapkan bahwa kata cegah dan tindakan pencegahan adalah hal yang terus didorong.
Disampaikannya, APEKSI dan APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) akan intens berkomunikasi dengan divisi pencegahan KPK. “Pembangunan berintegritas perlu didukung oleh stakeholders,” imbuhnya lagi.
Beberapa perwakilan Walikota dan delegasi kota dalam rembuk nasional ini pun mengatakan jika keberhasilan penanganan korupsi tidak dapat hanya diukur seberapa banyaknya OTT (operasi tangkap tangan) dan atau banyaknya pelaku yang terpenjara. Menurut mereka, keberhasilan justru teraih apabila korupsi mampu dicegah sedini mungkin, termasuk saat terindikasi dan terdeteksi sejak awal.
Pendekatan pencegahan sebagai ukuran keberhasilan juga diamini Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus yang menjadi salah satu pemateri.
Rembuk nasional ini menghadirkan pemateri dari Kementerian PANRB RI, Kejagung RI, Bareskrim Polri, Irjen Kemendagri, Inspektur Kabupaten Lahat, dan Pjs Walikota Palembang. Nantinya hasil rembuk nasional ini akan menjadi salah satu bahan untuk dilaporkan oleh Ketua Dewan Pengurus APEKSI kepada Presiden Jokowi. (say/yon)
