Lowokwaru (malangkota.go.id) –Plt Walikota Malang Drs. Sutiaji menghadiri forum dialog yang digelar oleh Malang Corruption Watch (MCW) di Wisma Kalimetro Jl. Joyosuko Metro No. 42a Kelurahan Merjosari Malang, Rabu (18/07).
Diungkapkan Lutfi J. Kurniawan, salah satu pendiri dan pembina MCW merespons kehadiran Plt. Walikota Malang Drs. Sutiaji, selama 20 tahun berkiprah, baru kemarin, Rabu (18/07) forum dialog MCW dihadiri secara langsung oleh seorang kepala daerah.
“Saya hadir karena saya juga dibesarkan dari dunia pergerakan, dan karenanya MCW saya anggap sebagai saudara dan mitra kerja. Oleh karenanya saya ajak teman-teman MCW serta para penggiat antikorupsi untuk bersama-sama memancarkan energi positif, agar menghasilkan hal-hal positif,” jelas Sutiaji menanggapi kehadirannya.
Karenanya, disampaikan oleh Plt Walikota itu, bila energi positif yang dikedepankan maka bukan orientasi mencari kesalahan, ketidaksukaan atau kebenciaan, namun lebih pada semangat bersama untuk melakukan perbaikan.
Merespons beberapa keluhan dan laporan dari perwakilan warga yang hadir dalam dialog, Plt. Walikota Malang yang merupakan penggemar olahraga bulu tangkis tersebut mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Namun ditekankannya apabila memberikan informasi hendaknya berbasis data, agar dapat tertindaklanjuti.
Masalah pendidikan banyak mendapat perhatian dari audience serta ditanyakan warga. Satu diantaranya terkait keberadaan komite sekolah.
“Pak Sutiaji yang terpilih sebagai walikota, kami minta untuk merevitalisasi fungsi komite sekolah agar peran cek balance program sekolah berjalan baik,” minta salah satu warga Mojolangu.
Menyikapi hal itu, Sutiaji yang juga pernah menjabat sebagai komite sekolah menegaskan bahwa peran komite sekolah penting dan harus didorong sebagai mitra sekolah.
“Tapi jangan justru menjadi penghambat program sekolah, apalagi kriminalisasi kepala sekolah. Kita ini kadang kehilangan kearifan dalam bertindak, padahal tanggung jawab pendidikan itu hakikinya ada pada orang tua. Sehingga tidak bisa hitam putih, mutlak hanya dibebankan pada lembaga sekolah atau lebih tinggi lagi negara,” terangnya.
Menurutnya, harus ada rumusan partisipasi para orang tua untuk memajukan lembaga sekolah serta mutu pendidikan. Karenanya perlu duduk bersama, tidak hanya komite sekolah tapi juga duduk bersama dengan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan maupun Kepolisian) agar maksud baik untuk kemajuan pendidikan tidak selalu mengarah pada pengertian pungli.
Dihadapan MCW, Sutiaji juga menegaskan aparat sipil negara (ASN) sekarang tidak enak-enak. Mereka sekarang bekerja dalam tekanan karena dihantui permasalahan hukum. “ASN dalam posisi rentan, banyak yang enggan menjadi pejabat pembuat komitmen, penanggung jawab anggaran, karena situasi tidak mendukung terciptanya kenyamanan dan keamanan kerja,” imbuh Sutiaji.
Karenanya, kata dia, ke depan penguatan APIP (Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah) menjadi prioritas, agar permasalahan tereduksi di sini, dan bila ditangani APIP maka secara prosedural APH tidak diperkenankan.
Ikut hadir mendampingi Plt Walikota kali ini Asisten Administrasi Pemerintahan Abdul Malik, Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto, Plt. Inspektur Kota Malang Anita Sukmawati. Turut hadir pula pejabat Kejaksaan Negeri Kota Malang Kuswandoko, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Malang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. (say/yon)
