Jakarta (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang didampingi Sekretaris Daerah Kota Malang, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Malang, Kepala BPKAD Kota Malang, dan Kabag Humas Setda Kota Malang menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah 2020 yang dihelat di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Disampaikan Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji, ada isu-isu strategis yang diperbincangkan dan akan dirumuskan sebagai guidance (panduan) bagi pelaksanaan pembangunan tahun 2020. Pola top down dan bottom up yang dipadukan diharapkan mampu mengawinkan dan mengharmonisasikan arah pembangunan di antara Pusat dan Daerah.
“Bagi Kota Malang ini entry point yang sangat strategis, karena Kota Malang menjadi bagian penting dalam pergerakan dan pertumbuhan pembangunan serta perekonomian di Jawa Timur. Jelas kita (Kota Malang) tidak ingin hanya menonton dan atau berpuas diri dengan label kota dengan peran strategis tersebut. Dan sesuai pesan yang disampaikan Presiden untuk daerah, maka Kota Malang memiliki peran penting dalam penguatan industri ekonomi kreatif,” demikian diutarakan Sutiaji disela sela penyelenggaraan Musrenbangnas 2019.
Wali Kota Malang penggemar olahraga bulutangkis itu melihat komunitas pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang sangat potensial. “Seperti komunitas Startup Singo Edan (Stasion) Malang. Komunitas ini setiap tahun mampu menghimpun ratusan startup. Sesuai dengan tantangan yang diberikan Presiden Jokowi kepada daerah agar daerah tidak terjebak pada pengembangan ketrampilan konvensional, maka generasi muda kreatif Kota Malang yang diantaranya terhimpun di Stasion telah melangkah dan merambah dunia Fintech, Design Principles, Automated Test dan Animation for Industries. Itu menandakan bahwa gairah masyarakat Kota Malang sangat tinggi terhadap industri digital, “urainya.
Presiden RI Joko Widodo saat membuka Musrenbangnas 2019 menegaskan bahwa dalam pengembangan pendidikan, daerah jangan berkutat pada pendekatan konvensional. “Masak dari tahun ke tahun, dari dulu hingga sekarang di SMK jurusannya pembangunan, sipil. Iya (gak apa apa) harusnya sudah diperbanyak dan dikuatkan untuk jurusan digital, merambah teknologi Fintech, Design Principle, Artificial Inteligence, Virtual Reality, dan yang lainnya. Kalau tidak kita siapkan sedini mungkin, ya kita tertinggal,” kata Presiden Jokowi.
Dengan didampingi Wapres Jusuf Kalla, Presiden Jokowi menekankan tiga hal yang harus dilakukan agar Indonesia mampu menjadi negara besar. Yakni yang pertama pemerataan pembangunan infrastruktur, kedua yakni reformasi birokrasi, dan ketiga adalah pembangunan sumber daya aparatur.
“Saya tegaskan tanpa pembangunan infrastruktur dan tidak kita lakukan, maka kita tidak bisa loncat jauh. Karenanya Pemerintah gencar membangun jalan-jalan tol, airport, koneksitas antar daerah, menghubungkan jalan besar dengan jalan kecil, menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata dan kawasan UMKM. Itu semua akan menjadi penggerak kuat pertunbuhan ekonomi,” jelas Presiden ke-7 RI tersebut.
Di bidang reformasi birokrasi, Presiden mendorong untuk dilakukan penyederhanaan kelembagaan, pemangkasan alur perizinan, pembubaran dan atau peleburan BUMN (BUMD untuk daerah) yang tidak efisien dan membebani, mendorong investasi melalui kemudahan izin.
“Bayangkan untuk perizinan investasi, saat tahun pertama memimpin, ada 259 izin dan pasti ruwet, serta prosesnya bisa bertahun tahun. Sekarang dari 259 sudah jadi 58 izin, dan itu bagi saya juga masih kebanyakan. Bila perlu cukup 5 perizinan,” ujar Presiden Jokowi.
Langkah pangkas perizinan tersebut dilakukan karena Indonesia masih defisit neraca perdagangan, yang artinya ekspor dan investasi belum optimal.
Sedangkan di bidang pembangunan SDM, selain fokus penguatan pendidikan link match, secara khusus menekankan kepada jajaran Dinas Pendidikan (daerah) untuk tidak terjebak anggaran rutin harus ada inovasi program. Di bidang kesehatan, masalah stunting dan gizi buruk menjadi sorotan. Mengakhiri arahan, Presiden RI berkesempatan menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya ratusan petugas Pemilu 2019 kala menjalankan tugasnya. (hms/yon)
