Berita

Sinkronisasi Data Covid, Walikota Imbau Semua Pihak Lebih Berkoordinasi

Senin, 11 Januari 2021 Wali Kota Malang bersama Forkopimda mengadakan rapat koordinasi sinkronisasi data Covid -19. Kegiatan yang diselenggarakan di Lantai 4 Gedung Baru Balai Kota Malang ini juga dihadiri oleh perwakilan kecamatan, puskesmas, dan beberapa rumah sakit penyedia layanan pemeriksaanPCR.

Wali kota Malang, H. Sutiaji menyampaikan tiga point penting yang dibahas dalam rapat ini. Ketiga poin tersebut adalah: jumlah kasus positif yang bertambah, tingkat kematian semakin tinggi, dan data pasien positif yang sulit terverifikasi.

Wali Kota Malang bersama Forkopimda mengadakan rapat koordinasi sinkronisasi data Covid -19

Dalam rapat koordinasi ini diketahui bahwa jumlah kasus kematian tinggi dikarenakan pasien yang datang ke RS rata-rata sudah mengalami penurunan kondisi, seperti saturasi yang rendah sehingga pasien membutuhkan ventilator. Hal yang juga menjadi sorotan dalam rapat ini adalah puskesmas yang kadang kesulitan melakukan verifikasi. Ketidaksinkronan data ini seringkali terjadi Puskesmas menunggu data final. Data pasien juga kadang tidak sesuai, sehingga saat akan diverifikasi dan ditracing petugas kesulitan. Banyak pasien yang datanya tidak sesuai, misalnya saja nomor telepon yang dilaporkan ternyata tidak bisa dihubungi, alamat yang tertulis di KTP tidak sesuai. Data-data semacam ini yang membuat petugas di lapangan kesulitan. “Jumlah data yang ada di kami, kasus positif tidak semuanya dapat terverifikasi. Kadang Puskesmas tidak langsung melaporkan jumlah kasus, biasanya mereka menunggu sampai selesai terverifikasi semua baru dilaporkan. Saya minta segera dilaporkan sehingga nanti juga akan mengerti tingkat kesembuhan juga semakin tinggi,” ujar Wali Kota

“Dengan pemberlakukan PPKM, saat ini bukan 3 M lagi yang diterapkan, tetapi 5 M,” seruan Wali Kota di akhir rakor ini. Untuk diketahui, 5 M yang dimaksudkan adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Pembatasan mobilisasi ini dirasa sangat penting dan dengan adanya PPKM ini diharapkan bisa terwujud.

Usai rapat koordinasi, di depan media H. Sutiaji juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah kota sedang merencanakan dan mengajukan 10 tokoh masyarakat rencananya tanggal 14 atau 15 Januari ini. Hal ini guna meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi ini aman. Target penerima vaksin yang diusulkan adalah mereka yang berusia 19 – 59 tahun, yang tidak masuk prioritas adalah ibu hamil, penderita komorbid, dan yang telah terpapar.

You may also like

Skip to content