Malang, (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menjadi salah satu narasumber dalam seminar Pancasila dengan tema ‘Pancasila sebagai Pencegah Tindakan Korupsi’ di Universitas Muhammadiyah Malang, Rabu (03/03/2021). Adapun materi yang disampaikan yaitu Pancasila, perisai diri dari godaan korupsi.
Menurutnya, sejauh ini tidak ada satu agama pun yang mengajarkan penganutnya untuk mengambil hak orang lain. Tetapi di negeri (yang dikenal) religius ini pelaku koruptif masih kerap terjadi dan pemicu tindakan tidak terpuji tersebut banyak sekali, seperti adanya kekuasaan dan kesempatan.
Untuk menekan perilaku yang dapat merusak tatanan bangsa tersebut, terang Sutiaji, salah satunya perlu ada evaluasi muatan pembelajaran di dunia pendidikan. Orang nomor satu di Pemkot Malang itu mencontohkan, pemahaman ajaran agama apapun saat ini masih lebih banyak pemahaman tektual daripada filosofi.
“Dalam pemahaman Pancasila, yang terpenting bukan sekadar hafal isi sila 1 sampai 5, tapi bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Inilah pekerjaan rumah kita bersama, sehingga jika Pancasila dipahami dan diterapkan secara komprehensif, maka akan menjadi benteng atau perisai diri dalam pencegahan tindak korupsi,” urainya.
Lebih jauh Sutiaji menyampaikan, tidak hanya mencegah korupsi, penguatan nilai-nilai Pancasila diharapkan menjadi penjaga jati diri di tengah derasnya perubahan yang dibawa era teknologi. “Masyarakat kita banyak dihuni kaum milenial/usia muda, maka dari merekalah dibutuhkan penguatan nilai-nilai Pancasila karena mereka calon penerus pemimpin bangsa ini,” urainya.
Melalui kanal berbagai media sosial, kata Sutiaji, pihak pemerintah dan khususnya Pemkot Malang turut memaksimalkan kampanye penguatan nilai-nilai Pancasila. “Terutama yang merujuk kepada tindakan pencegahan tindak korupsi sejak dini dan untuk sekarang program seperti ini yang dibutuhkan,” bebernya.
Terkait tema seminar ini, Luthfi J Kurniawan dari Malang Corruption Watch (MCW) mengatakan, sebagai upaya untuk mencegah dan menekan tindak korupsi, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Menurutnya, pemerintahan yang sehat, transparan, dan kredibel akan turut menguatkan upaya tersebut. (say/ram)
