Klojen (malangkota.go.id) – Komitmen Pemerintah Kota Malang untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan peningkatan transparansi, serta akuntabilitas terus ditingkatkan. Salah satunya untuk menciptakan cita-cita itu dengan melakukan kesepakatan bersama antara Pemerinta Kota Malang dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur di Balai Kota Malang, Kamis (4/3/2021).
Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji mengungkapkan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kuat Pemerintah Kota Malang untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Jika dikelola dengan baik diharapkan bisa mewujudkan good governance tersebut. “Melalui kesepakatan ini kami harapkan bisa mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintah yang baik dan transparan,” jelas Sutiaji.
Kegiatan meliputi pengelolaan keuangan daerah, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, serta peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu, juga untuk pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD).
Sementara itu, kegiatan ini juga meliputi penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah, pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), pengembangan penyelenggaraan fraud control plan (FCP), pengembangan sumber daya manusia dan badan layanan umum daerah (BLUD).
Kepala Perwakilan BPKP Jatim Alexander Rubi Satyoadi membenarkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini terkait manajemen kinerja. Di mana konteksnya adalah penegasan bentuk komitmen BPKP dan Pemkot Malang. “Meskipun tanpa ada kesepakatan bersama itu sudah menjadi tugas fungsi masing-masing. Kami akan mengawal pelaksanaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan nasional,” tegas Alex.
Alex menambahkan dengan kesepakatan bersama ini menjadi komitmen kedua pihak untuk menerapkan manajemen kinerja. Semua organisasi baik kementerian, lembaga ataupun daerah karena erat hubungannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik. “Bagaimana tata kelola dan operasional kegiatan pemda menjadi lebih efisien dan efektif,” terang Alex. (cah/ram)
