Surabaya, (malangkota.go.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2022 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Kamis (15/4/2021).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa menyatakan bahwa suksesnya pembangunan Jawa Timur merupakan hasil sinergi dan kolaborasi dari semua tim di tingkat provinsi, Forkopimda, dan kabupaten/kota. Musrenbang RKPD ini adalah upaya mengomunikasikan dan mengoordinasikan rencana pembangunan dan isu strategis yang berkembang, serta arah kebijakan sebagai upaya pelaksanaan dan koordinasi yang diwadahi dalam forum konsultasi publik.
“Sehingga musrenbang seyogyanya memang dilakukan dari tingkat paling bawah. Forum ini juga jadi wadah membentuk kesepakatan dan komitmen antarelemen dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,dan pengendalian pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur,” tandas Khofifah.
Walaupun dalam kondisi pandemi, Jawa Timur tetap dalam posisi sebagai penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa. Kontribusi Jawa Timur sebesar 24,80 persen setelah DKI Jakarta dan mampu menyumbang perekonomian nasional sebesar 14,57 perden. Dari sektor investasi, penanaman modal dalam negeri tahun 2020 mencapai Rp57,7 triliun dan penanaman modal asing Rp22,6 triliun.
“Artinya investasi di Jawa Timur tumbuh 33,8 persen year on year (yoy) yang juga mengartikan bahwa perekomian di Jawa Timur mulai bangkit,” sambungnya.
Menurut Khofifah, ada empat alternatif tema RKPD Jawa Timur tahun 2022. Pertama, pemulihan ekonomi dan reformasi pelayanan dasar didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Kedua, pemulihan ekonomi dan reformasi kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan didukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Ketiga, pemantapan pemulihan ekonomi dan kesehatan menuju transformasi ekonomi yang inklusif. Keempat, transformasi menuju pemantapan pemulihan ekonomi dan optimalisasi reformasi struktural.
“Empat tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam tujuh agenda pembangunan Jawa Timur. Pertama, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Kedua, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur,” beber mantan Menteri Sosial itu.
Ketiga, lanjut dia, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan. Keempat, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian budaya lokal. Kelima, peningkatan kemandirian pangan dan peningkatan sumber daya energi. Keenam, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup. Ketujuh, peningkatan ketentraman ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.
“Beberapa isu strategis yang ada di Jawa Timur, seperti belum tercukupinya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk kebutuhan industri, ketertinggalan insfrastruktur di wilayah selatan dan kepulauan Provinsi Jawa Timur, tingginya tingkat kemiskinan pedesaan, dan tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), stunting serta penyakit menular dan tidak menular lainnya, dan meningkatkan nilai tambah pertanian,” pungkasnya. (ari/ram)
