Malang, (malangkota.go.id) – Pada Senin (21/6/2021) lalu sebanyak 6 fraksi di DPRD Kota Malang menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda Kota Malang tentang Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Beberapa program menjadi sorotan para wakil rakyat, terutama terkait pemulihan ekonomi di tengah pandemi, serta bagaimana menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Terkait hal tersebut, pada Kamis (24/62021) Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menyampaikan jawabannya.
Menurut orang nomor satu di Pemkot Malang itu, untuk pemulihan ekonomi tetap berbasis kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang harus dioptimalkan dengan cara pendampingan, pembinaan, dan membeli produk UMKM. “Dalam alokasi belanja pemerintah daerah kita prioritaskan untuk produk pelaku UMKM. Sehingga pelaku usaha kecil dan menengah dapat lebih bergeliat,” urainya.
Menurut Wali Kota Sutiaji, sektor UMKM menjadi salah satu penyanggah ekonomi nasional sehingga dari berbagai sisi harus dioptimalkan. Pada akhirnya juga dapat membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan turut menekan angka kemiskinan maupun pengangguran.
“Kemudian, dari sektor belanja bantuan sosial untuk menambah daya beli masyarakat berpenghasilan rendah juga kita maksimalkan agar dapat mendorong konsumsi masyarakat. Penyaluran bantuan sosial ini pun harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran, dan program untuk meningkatkan daya beli masyarakat terealisasi dengan baik,” ujarnya.
Yang tak kalah penting, sejumlah subsektor untuk pemulihan ekonomi, kata Sutiaji, seperti ekonomi kreatif yang meliputi fotografi, videografi, perfilman, game, dan kuliner akan terus digenjot. Menurutnya, apalagi Kota Malang sudah tidak diragukan lagi, terutama yang dimotori kaum muda kreatif.
Lebih jauh pria berkacamta itu menyampaikan, anak-anak muda di Kota Malang mempunyai kreativitas tinggi di beberapa bidang itu. Sehingga dalam pelaksanaannya akan didukung sepenuhnya oleh Pemkot Malang, terutama di perangkat daerah terkait, seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar).
“Dengan berbagai upaya itu, kami optimis kontraksi ekonomi di Kota Malang akan terkendali dan bahkan bisa bertumbuh meski secara perlahan. Jika pemerintah pusat atau secara nasional pertumbuhan ekonomi ditarget 7 persen, maka untuk Kota Malang setidaknya ada di angka 5 persen nantinya,” pungkas Sutiaji. (say/ram)
