Malang (malangkota.go.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen menguatkan kolaborasi dan akselerasi dalam rangka menuntaskan agenda pembangunan di Kota Malang. Hal tersebut dikemas dalam sebuah Forum Lintas Perangkat Daerah Kota Malang Tahun 2023 di Hotel Savana, Kamis (24/2/2022).
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji menekankan pentingnya kolaborasi untuk akselerasi antara satu perangkat daerah dengan yang lain. Sehingga dapat terwujud ‘super tim’ dalam menuntaskan agenda pembangunan yang ada di Kota Malang.
“Saat ini kita tegaskan crosscutting, jadi antara perangkat daerah satu dan perangkat daerah lain menjadi satu kesatuan pekerjaan. Pekerjaan satu dikerjakan bersama tapi tuntas. Tentu dalam hal ini untuk mempercepat capaian indikator kinerja utama kita atau gap,” tegas Sutiaji pada acara yang bertema ‘Kolaboratif, Inovatif, Tangguh, Aspiratif’ itu.
Lebih lanjut Sutiaji menyampaikan, pendekatan pembangunan 2023 tetap berpegang pada prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dan melakukan kolaborasi untuk akselerasi. Ada tujuh indikator kinerja utama yang akan dikuatkan, yaitu pertumbuhan ekonomi kreatif, indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD), angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan rasio pendapatan asli daerah (PAD).
“Bagaimana makro implementasi program kegiatan 2023? Lakukan verifikasi secara detail agar tepat sasaran. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kendala di tengah perjalanan dan seluruh agenda pembangunan dijalankan tepat sasaran baik secara kualitas, kuantitas, dan waktu. Kemudian, selaraskan usulan dengan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” paparnya.
Sutiaji memberikan arahan untuk memperhatikan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pengadaan barang/jasa, meningkatkan kualitas perencanaan, pembangunan dan pengawasan pekerjaan. Dengan detail perencanaan yang selaras dengan aspirasi masyarakat dan kaidah teknis serta memilih penyedia yang kompeten dan akuntabel.
“Lalu dorong kegiatan responsif kelompok rentan dan gender. Perhatikan benar sampai detail kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak hingga perempuan, serta perkuat komunikasi pembangunan di era disrupsi digital. Karena penting sekali untuk mereduksi terjadinya disinformasi di tengah pesatnya arus informasi, utamanya pada proyek-proyek strategis,” imbuhnya.
Adapun empat arah kebijakan pembangunan 2023, lanjut Sutiaji. Pertama, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. Kedua, menjaga kestabilan daya beli dan perlindungan sosial. Ketiga, pemulihan ekonomi pascapandemi. Keempat, pemantapan industri kreatif masyarakat dan kemandirian sosial ekonomi.
“Prioritas tahun 2023 ada lima, yaitu pemenuhan target kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah. Penguatan branding Kota Malang, penuntasan penanganan masalah utama (banjir, kemacetan, pengangguran). Penguatan ketahanan sistem kesehatan masyarakat pasca pandemi serta aktivasi dan perluasan ekosistem ekonomi kreatif dan smart city,” jelas Sutiaji.
Wali Kota Sutiaji mengajak seluruh jajaran di lingkungan Pemkot Malang untuk bersama-sama menguatkan kolaborasi. Gayung bersambut saling mengisi dengan menguatkan sinergi, kolaborasi dan akselerasi.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang Dwi Rahayu, SH., M.Hum menyampaikan, salah satu tujuan dari Forum Lintas Perangkat Daerah ini adalah menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD kota di kecamatan.
“Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga bertujuan untuk mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah,” jelas Dwi.
Turut hadir mendampingi Wali Kota Malang, di antaranya Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso, ST., MT, serta kepala perangkat daerah. (eka/ram)
