Malang, (malangkota.go.id) – Agar proses penyelenggaraan pesta demokrasi berjalan maksimal dan minim konflik, maka berbagai pihak harus turut berperan aktif dalam pengawasannya. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku institusi resmi yang menggawangi proses demokrasi membutuhkan keterlibatan sejumlah pihak, termasuk kalangan media massa.
Hal itu yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa pada Rabu (20/4/2022) malam dalam acara sosialisasi pengawasan partisipatif di Hotel Savana Kota Malang. Menurutnya, selain untuk menepis kabar bohong atau hoaks dengan semakin masifnya media sosial, kehadiran media massa dalam pemberitaannya juga diharapkan dapat memberi pendidikan politik yang positif bagi semua lapisan masyarakat.
Adapun tahapan awal pemilu serentak 2024 akan dimulai pada pertengahan Juni 2022 dengan agenda verifikasi partai politik. Yang tak kalah penting disampaikan Alim, dengan meminimalisir konflik atau pengaduan maka proses pesta demokrasi akan berjalan optimal dan sesuai aturan yang berlaku.
Dengan demikian, kata dia, dari semua itu nantinya akan terpilih para pemimpin bangsa yang sesuai harapan masyarakat. Sedangkan untuk menekan konflik atau pengaduan, pihak Bawaslu Kota Malang akan melakukan pengawasan secara intensif dengan menggandeng sejumlah pihak.
Saat tahapan pemilu dimulai jika diindikasi ada ketidaksesuaian, pihak Bawaslu mengimbau masyarakat agar tidak takut memberikan laporan yang didukung oleh bukti-bukti konkrit. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar lebih cerdas, kritis dan tidak menelan mentah-mentah informasi yang diperoleh terkait pelaksanaan pemilu.
“Jika hal itu terjadi, maka akan mencederai proses demokrasi dan agar tidak memicu konflik horizontal atau tidak menimbulkan masalah baru. Maka dari itu, peran semua pihak dan perilaku bijak sangat menentukan hasil dari sebuah pesta demokrasi,” pungkas Alim. (say/ram)
