Malang (malangkota.go.id) – Kota Malang terus berupaya untuk terbebas dari stunting. Demi akselerasi penurunan stunting, Pemerintah Kota Malang telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melalui Surat Keputusan Wali Kota Malang tertanggal 28 Maret 2022.
Hal ini sejalan dengan target pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, untuk mencapai angka stunting di 14 persen secara nasional.
Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengungkapkan, terbitnya surat keputusan pembentukan TPPS ini diharapkan dapat mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat kota dan kabupaten.
“Perlu adanya penguatan kolaborasi kerja dari berbagai pihak. Upaya ini tidak bisa dilakukan pemerintah saja namun butuh keterlibatan semua pihak, akademisi, media, dan juga masyarakat. Perlu upaya keras dari kita semua untuk menghilangkan ego sektoral karena konvergensi ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk masalah stunting ini,” kata Sutiaji pada kegiatan Sinergitas dan Penguatan TPPS di Hotel Aria Gajayana, Kamis (19/5/2022).
Pemilik kursi tertinggi di Pemerintah Kota Malang ini pun menyebutkan, bahwa permasalahan pengentasan stunting membutuhkan dukungan dari Forkopimda disesuaikan dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. “Ini memang kita giatkan karena Indonesia masih di bawah standar WHO, yakni masih di angka 23 persen. Kalau di Kota Malang berdasarkan bulan timbang di Februari 2022 angkanya mencapai 9,85 persen,” ujarnya.
“Untuk targetnya paling tidak bisa turun lagi, nanti saya lihat di RPJMD nanti bagaimana. Saat ini di Indonesia belum ada yang bebas stunting. Kita akan kuatkan kesadaran masyarakat akan masalah kesehatan. Ternyata dari Covid-19 ini kita bisa lihat bahwa angka kemiskinan naik, tapi angka stunting turun. Berarti kala kesadaran lebih tinggi, Insyaallah stunting semakin turun,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang Dra. Penny Indriani, MM mengungkapkan, dalam rangka meningkatkan komitmen seluruh unsur yang terlibat sehingga target penurunan stunting di Kota Malang dapat segera terwujud.
“Berdasarkan dari data tabulasi stunting PK21, diketahui ada 10 kelurahan dengan tisiko stunting tertinggi di Kota Malang. Kelurahan Kota Lama adalah yang tertinggi. Dari 4.069 keluarga sasaran ada 3.567 yang berisi. Selanjutnya diikuti dengan Kelurahan Pandanwangi, Bandungrejosari, Tanjungrejo, Purwantoro, Bumiayu, Bunulrejo, Madyopuro, Buring, dan Sawojajar,” urainya.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Malang Dra. Maria Ernawati, MM hadir sebagai narasumber menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Malang yang telah bergerak cepat dalam menanggapi peraturan presiden, terkait upaya percepatan penurunan angka stunting. Selain itu, Erna juga memaparkan mekanisme dan tata kerja TPPS, serta gambaran stunting di Indonesia.
“Perkembangan data stunting di Indonesia menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dari tahun 2019 berada di angka 27,7 dan menurun menjadi 24,4 di tahun 2021. Sedangkan, di Kota Malang mencapai 25,7 persen berdasarkan SSGI. Untuk mencapai target percepatan memang dibutuhkan sinergitas dan konvergensi yang sesungguhnya. Saya sangat optimis karena TPPS Kota Malang dapat menurunkan prevalensi stunting. Semangat untuk TPPS Kota Malang, saya yakin Kota Malang pasti bisa,” tutupnya.
Pada acara ini Wakil Wali Kota Malang Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana, memaparkan masing-masing tugas dan fungsi dari setiap bagian dari tim. Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa jumlah keluarga di Kota Malang yang menjadi sasaran adalah 112.016 kepala keluarga (KK), yang terdiri dari 85.828 keluarga dengan potensi risiko stunting dan 26.188 keluarga yang tidak berisiko. (ari/ram)
