Klojen (malangkota.go.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Iduladha tidak berpotensi mendorong kenaikan inflasi. Hal ini disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (19/6/2023).
“Diprediksi pada Iduladha tidak terjadi dorongan potensi inflasi yang signifikan. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun lalu, yang dominan menyumbang inflasi pada momen Iduladha adalah cabai dan bawang merah. Kemudian hal yang perlu diwaspadai yaitu harga sapi dan kambing hidup yang selalu naik dari tahun 2019 sampai tahun 2022 meski bersifat temporer,” jelas Menteri Tito.
Pola inflasi di saat perayaan Iduladha memang terbilang tidak setinggi inflasi di periode Ramadan dan Lebaran. Pada momen perayaan Iduladha ini, tingkat konsumsi masyarakat memang cenderung tidak meningkat secara signifikan, sehingga tidak terlalu mendorong potensi inflasi akibat permintaan. Seperti pada Idulfitri tahun lalu yang mendorong inflasi hingga 0,33 persen (mtm), sementara saat Iduladha inflasi hanya pada angka 0,09 persen.
“Kita tetap perlu mengantisipasi terutama Hari Raya Iduladha ini agar tetap stabil harga-harga dan juga jasa,” tambah Menteri Tito.
Sementara itu, saat ditemui usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Ruang Ngalam Command Center (NCC) Balai Kota Malang, Senin (19/6/2023) Kepala Bagian Perekonomian, Infrastruktur, dan SDA (PISDA) Setda Kota Malang, Ir. Eny Handayani, M.Si mengungkapkan bahwa secara nasional ketersediaan hewan ternak untuk kurban saat ini jumlahnya mencukupi untuk kebutuhan Iduladha.
Eny juga menuturkan bahwa pemerintah daerah juga harus memperhatikan jumlah stok hewan ternak yang digunakan sebagai hewan kurban nantinya. Sehingga akan diketahui jumlah kebutuhannya, dan berapa yang tersedia. Dengan demikian, jika ada daerah yang kekurangan stok dapat bekerja sama dengan daerah lain untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
“Dari hasil Satgas Pangan Nasional, disampaikan bahwa saat ini antara ketersediaan melebihi kebutuhan. Sesuai arahan Mendagri, diminta kepada daerah untuk melihat sebarannya. Kami akan koordinasikan juga dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, termasuk antisipasi terkait kesehatan hewannya terutama karena masih adanya penyakit mulut dan kuku (PMK) dan LSD,” beber Eny. (ari/yon)
