Klojen (malangkota.go.id) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Malang menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif melalui Deklarasi Pilkada Damai di Jl. Ijen Kota Malang, Minggu (29/9/2024). Deklarasi ini mengusung tema ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu’.
Pada momen ini, Ketua Bawaslu Kota Malang, Mochamad Arifudin mengajak berbagai elemen, seperti dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat pada umumnya untuk turut aktif mengawal proses pilkada.
Ia mengajak apabila melihat ada indikasi kecurangan dan pelanggaran pilkada, seperti politik uang dan pelaksanaan kampanye di tempat yang dilarang hendaknya segera melaporkan ke anggota Bawaslu yang berada di tingkat kecamatan atau kelurahan. “Dengan demikian, nantinya akan tercipta pilkada yang damai dan berintegritas,” imbuhnya.
“Sosialisasi pengawasan partisipatif ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan dalam pilkada. Jadi bukan sekedar pesta demokrasi, tetapi juga tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keutuhan dan persatuan di tengah dinamika politik yang ada,” jelas Arifudin.
Hal senada disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang Drs. Alie Mulyanto, MM. Ditegaskannya, pelanggaran dan kecurangan pilkada akan menciderai pelaksanaan pesta demokrasi. “Oleh sebab itu, dibutuhkan pengawasan partisipasi dari berbagai unsur masyarakat,” tuturnya.
“Saya berharap kita semua bisa menjadi agen-agen perubahan, agen-agen perdamaian yang akan menjaga kondusivitas, sehingga pelaksanaan pilkada tahun 2024 nanti jauh dari polarisasi, isu sara, ujaran kebencian, dan berita hoaks yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat,” beber Alie.
Lebih lanjut pria berkacamata itu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan menyukseskan pelaksanaan pilkada. “Berkaca dari pesta demokrasi sebelumnya, kami optimistis Pilkada Kota Malang akan berjalan aman, lancar dan partisipasi masyarakatnya tinggi,” yakin Alie.
Terkait pengawasan partisipatif ini, tidak hanya saat kampanye hingga pemungutan suara, tapi juga setelahnya, yaitu ketika perhitungan suara sampai penetapan calon kepala daerah dan wakilnya. Dalam hal pengawasan partisipatif ini nantinya pihak Bawaslu akan mengundang perwakilan berbagai unsur masyarakat tersebut untuk mendapat pembekalan atau pelatihan khusus. (say/yon)
