Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang selama setahun, lebih dari 5 ribu warga Kota Malang yang menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM) saat akan berobat ke rumah sakit. Mereka adalah warga miskin yang tak tercover dalam jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang pada 2014 nanti akan berganti menjadi asuransi kesehatan.
Selain itu, masih ada warga miskin sebanyak 103 ribu jiwa yang dimasukkan dalam jaminan kesehatan nasional (Jamkesnas). Data tersebut terkait dengan adanya program pemerintah mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan diberlakukan mulai Januari 2014 mendatang.
Sehubungan dengan itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang, Tri Yudiani, Kamis (12/12) mengatakan, bahwa data penerima program asuransi kesehatan harus benar–benar akurat dan tepat sasaran. Ia berharap sebelum pembahasan APBD 2014 selesai, data tersebut sudah fix dan bisa diterima pihaknya.
“Sejauh ini, Dinas Kesehatan belum memberikan ke kita data riil jumlah warga miskin yang akan diasuransikan itu. Apalagi program ini juga program nasional. Sekarang sudah pertengahan Desember, dan seharusnya dalam beberapa hari ini data itu sudah kami terima,” tutur perempuan yang biasa disapa Yudis ini.
Politisi PDI Perjuamgan itu mencontohkan, pada 2013 ini misalnya, banyak warga miskin yang tak terdata menjadi penerima program jamkesda. Komisi D sendiri sering menerima pengaduan dari warga miskin karena tak ikut merasakan program itu. “Jangan sampai banyak pengaduan yang muncul karena warga merasa penerima program tak tepat sasaran,” ungkap Yudis.
“Asuransi dari pemerintah ini sangat penting dan dibutuhkan oleh warga miskin Kota Malang. Agar pemberian asuransi ini tepat sasaran, maka data harus segera divalidasi. Kami masih menunggu data itu, dan kami berharap dalam minggu ini data itu sudah diserahkan kepada kami. Jangan sampai warga miskin ada yang terlewatkan untuk mendapat asuransi ini,” pungkas Yudis. (say/dmb)
