Jakarta (malangkota.go.id) – Social Justice For All menjadi tema Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (PKH) yang digelar oleh Kementerian Sosial RI di gedung Puri Agung Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (2/5) sampai Kamis (3/5).
Bantuan sosial lebih mengarah pada semangat untuk memutus rangtai kemiskinan, yakni melalui empat target sasaran cakupan layanan kebutuhan pokok (pangan), cakupan layanan kebutuhan pendidikan, cakupan layanan kebutuhan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi.
Menteri Sosial RI, Idrus Marham manyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH kepada masyarakat selama bulan Januari, Februari, Maret 2018 terbilang sukses. “Bahkan tingkat penyalurannya sudah mencapai 90 persen,” terang Idrus.
“Saya kira ini sebuah prestasi besar. Oleh karena itu kehadiran kepala daerah dan kepala dinas sosial seluruh Indonesia pada rakornas ini ditekankan untuk makin menguatkan sinergitas pelaksanaan PKH yang semakin sistemik, utamanya dalam hal konsolidasi data,” jelasnya.
Diinformasikan Mensos, ke depan kebijakan Presiden Joko Widodo adalah menaikkan indeks penerimaan dari pada program PKH. “Tentu kita ingin mendapatkan masukkan dari kepala daerah serta kepala dinas sosial di provinsi/kota di seluruh Indonesia bagaimana proyeksinya ke depan. Tentu kenaikkan itu akan terjadi perubahan pendekatan dan sistem yang kita gunakan,” imbuhnya lagi.
Sementara itu Pjs Walikota Malang Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT mengungkapkan bahwa salah satu kunci keberhasilan PKH ada di tangan petugas pendamping PKH. “Bisa dibayangkan, satu petugas mendampingi 300 Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Artinya diperlukan integritas yang tinggi dari petugas. Kalau mereka tidak totalitas mendampingi, maka sulit mendeteksi progres yang diharapkan dari PKH itu sendiri,” ucap Wahid.
Apa yang disampaikan Pjs Walikota Malang tersebut diamini Kepala Dinas Sosial Kota Malang Dra. Sri Wahyuningtyas, M.Si. Menurut wanita berjilbab itu, petugas pendamping PKH perlu dikontrol agar dalam pelaksanaannya tidak hanya berhenti semata pada laporan tertulis saja, akan tetapi bantuan telah tersalurkan apa belum. “Yang harus didalami adalah pemanfaatannya, sejauh mana keberlangsungan pendidikan anak KPM dan juga layanan kesehatan yang telah didapatkannya,” ujar Yuyun, demikian Kadinsos Kota Malang itu akrab disapa.
Hal senada dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat. “Kementerian Sosial mewajibkan setiap Pendamping PKH bekerja profesional. Profesionalisme pendamping sangat dibutuhkan agar target pemerintah menurunkan angka kemiskinan menjadi di bawah 10 persen pada tahun 2018 bisa tercapai,” ucap Harry.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dikatakan Harry pendamping PKH juga diberikan materi Family Development Session atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di setiap bimbingan dan pemantapan.
“Bansos PKH ini yang paling penting adalah untuk meningkatkan kesehatan, gizi dan kelangsungan pendidikan anak. Pendamping tugasnya memberikan motivasi, memantau dan memberikan penguatan tanggung jawab keluarga. Tidak boleh terlibat politik praktis,” jelasnya.
Kemensos sendiri saat ini terus meningkatkan pelayanan yang proposional kepada KPM yaitu dengan merampingkan jumlah KPM yang dilayani pendamping dari satu berbanding 300 hingga 350 pada tahun lalu menjadi satu berbanding 200 hingga 250 pada tahun ini.
“Penambahan jumlah pendamping ini akan meningkatkan kinerja mereka yang biasanya melayani 300 hingga 350 KPM, kini mereka hanya melayani 200 hingga 250 KPM. Bahkan, untuk daerah tertentu, satu berbanding 100 KPM,” pungkas Harry. (say/yon)
Data Dinas Sosial Kota Malang, tahun 2017 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) terdata sebagai berikut:
- Tahap I: 6.336 KPM, dengan total nilai Rp 3.163.000.000,-
- Tahap II: 6.267 KPM, dengan nilai Rp 3.133.500.000,-
- Tahap III: 6.209 KPM, dengan nilai Rp 3.104.500.000,-
- Tahap IV: 6.159 KPM, dengan nilai Rp 2.413.780.000.-
