Jakarta, (malangkota.go.id) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemepanRB) mengumpulkan 38 kepala daerah di Jakarta untuk mengikuti sosialisasi dan penandatanganan komitmen mal pelayanan publik tahun 2021, Selasa (02/03/2021).
Komitmen tersebut diharapkan menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam memberikan pelayanan berkualitas melalui mal pelayanan publik (MPP). Sehingga nantinya dapat dirasakan manfaatnya berkelanjutan bagi masyarakat.
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo menekankan, pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat, dimulai dari gubernur, bupati, maupun wali kota. Komitmen ini menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
“Pada hari ini kami membangun komitmen bapak/ibu sekalian untuk mempercepat proses pelayanan publik yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik,” ujar Tjahjo Kumolo.
Di sisi lain, tahun 2021 adalah momentum untuk bangkit dari krisis. Dengan perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik, Pemerintah Indonesia bisa menjawab tantangan global, serta bertransformasi menuju negara maju. Pembangunan MPP di berbagai daerah kian gencar dilakukan, hingga saat ini sudah ada 35 MPP di seluruh Indonesia dengan karakterisktik masing-masing daerah.
Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji mengatakan, bahwa Pemerintah Kota Malang sudah mematangkan kesiapan operasional MPP Alun-Alun Mal Kota Malang. Rencananya akan diresmikan pada Agustus 2021. “Kami minta dipastikan bulan Agustus 2021 tinggal penyempurnaan di akhir,” ujar Sutiaji.
Ia juga mengatakan saat ini untuk persiapan MPP sudah siap dan berharap dapat mempermudahkan masyarakat dalam mengurus beragam pelayanan dan perizinan. Terlebih lokasinya lebih mudah diakses oleh masyarakat, karena ada di pusat kota. “Golnya adalah bagaimana masyarakat terlayani dengan baik dan bisa memangkas birokrasi dan meniadakan calo,” ujarnya.
Sutiaji juga ingin berkolaborasi dengan perguruan tinggi swasta (PTS) dan perguruan tinggi negeri (PTN) yang ada di Kota Malang. Nantinya PTN dan PTS bisa ikut serta membuka layanannya di MPP. “Saya tadi punya inisiasi, bagaimana kalau dibuka kerja sama dengan APTISI dan PTN ketika mahasiswa perlu dokumen ijazah, maka bisa juga di MPP. Karena semua sudah serba terkoneksi dengan database yang ada di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Yang itu belum dimiliki daerah lain,” ujar Wali Kota Malang. (humas/ram)
