Malang, (malangkota.go.id)- Meskipun pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan kepala daerah (pilkada) masih tahun 2024, tapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang melakukan audiensi dengan Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji di Ruang Rapat Wali Kota Malang, Senin (3/1/2021).
Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa, S.Sos., M.AP menyampaikan bahwa gelaran pemilu dan pilkada akan segera dimulai. Tahun ini, Bawaslu Kota Malang mulai melakukan persiapan tahapan pengawasan atas penyelenggaraan pemilu 2024.
“Bawaslu telah melakukan serangkaian kegiatan menjelang perhelatan demokrasi ini, salah satunya adalah penyusunan anggaran. Berdasarkan draft RAB yang disusun oleh Bawaslu, ada kebutuhan dana sekitar Rp21,5 miliar,” ujar Alim Mustofa.
Menurut Alim, banyak hal yang perlu disinkronkan dengan program-program dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Sehingga dia meminta dukungan dari Pemkot Malang untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu.
“Sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu 2024 nanti bukan hanya tergantung penyelenggara saja. Tapi atas peran berbagai pihak, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Pemkot Malang, dan TNI/Polri. Kami berharap Kota Malang bisa menjadi barometer politik nasional,” imbuh Alim.
Selain menyampaikan kebutuhan dukungan anggaran, Bawaslu Kota Malang menyampaikan beberapa usulan, seperti penambahan empat pegawai negeri sipil (PNS) sebagai penguatan kelembagaan. Sehingga Bawaslu dapat menjadi sebuah satuan kerja (satker). Selain itu, Alim menyampaikan kebutuhan untuk fasilitas akomodasi dan transportasi untuk menunjang kegiatan operasional yang lebih baik.
Sementara itu, Wali Kota Sutiaji menyampaikan, akan berupaya memfasilitasi kebutuhan Bawaslu Kota Malang tersebut. Namun pihaknya berharap Bawaslu dapat menyampaikan surat resmi untuk masing-masing permohonan pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini harus dilakukan dalam kewajiban tertib administrasi.
“Saya juga berharap ada sinkronisasi antara KPU dan Bawaslu. Sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan antara dua lembaga ini. Demokrasi semakin berkualitas salah satu kuncinya ada di Bawaslu, seperti tidak ada pelanggaran, juga terkait kode etik partai,” imbuh Sutiaji.
Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso, ST., MT juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Bawaslu. Hal ini juga merupakan cerminan sinergi dan kolaborasi Pemkot Malang dengan penyelenggara pemilu. “Kita berharap pemilu 2024 nanti bisa berjalan dengan baik, seperti prinsip pemilu kita, yakni langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (luber jurdil),” pungkasnya. (ari/ram)
