Malang, (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji hadiri Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Menuju Pembangunan Inklusif di Hotel Savana, Selasa (8/11/2022).
Wali Kota Sutiaji mengungkapkan pengarusutamaan gender sesuai dengan misi Kota Malang yang ketiga, yaitu mewujudkan Kota Malang yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan masyarakat rentan dan gender.
“Sudah saya sampaikan peran perempuan itu potensinya sangat luar biasa. Oleh karena itu, jangan sampai kebijakan pemerintah ada disparitasnya di bidang pelibatan perempuan,” jelas Sutiaji.
Di mana sesuai Indek Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Malang saat ini sedang diupayakan bersama untuk pengarusutamaan gender. Bukti komitmen itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kota Malang.
“Komitmen kami dalam mengangkat gender menjadi komponen anak bangsa dalam memajukan Kota Malang,” tegas Sutiaji.
Pengarusutamaan itu adalah kelompok atau keberpihakan yang berkaitan dengan seluruh komponen bangsa. Ini termasuk juga perempuan dalam segala aspek kegiatan. Wali Kota Sutiaji juga mencontohkan bagaimana peran perempuan di masa pandemi Covid-19, meraka begitu banyak berperan. Tanpa menafikan peran laki-laki dalam berbagai kegiatan, peran perempuan sangat strategis.
“Artinya mudah tersampaikan, komunitas menyampaikan ke ibu-ibu pasti tersampaikan dengan baik ini menjadi bukti nyata bahwa perempuan punya peran bagi pembangunan bangsa dan negara,” terang Sutiaji.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Ko ta Malang, Dwi Rahayu, mengatakan kegiatan rakorda merupakan kegiatan yang dilakan secara berkala. Harapanya seluruh perangkat daerah bisa melakukan perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan responsif gender.
“Anggaran responsif gender itu ada rumusanya, maka kami hadirkan pemateri dari Provinsi Jatim,” tegas Dwi Rahayu.
Nantinya, para peserta diajari bagaimana cara membuat perencanaan yang responsif gender. Kemudian juga akan diberikan pemahaman tentang gender yang bukan hanya laki-laki dan perempuan saja. Namun sudah berkembang menjadi kaum rentan termasuk disabilitas, anak-anak, dan kaum lanjut usia.
Pemkot Malang sendiri saat ini menganggarkan senilai Rp64 miliar untuk kegiatan responsif gender. Anggaran itu nantinya disebarkan ke masing-masing perangkat daerah untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kota Malang. (cah/ram)
