Kedungkandang (malangkota.go.id) – Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi balita stunting di Kota Malang sebesar 18 persen. Jumlah tersebut telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 21 persen.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito mengungkapkan bahwa dari hasil audit yang dilaksanakan, penyebab bayi berisiko stunting diantaranya ialah karena pola asuh hingga kesehatan bayi yang dipicu oleh usia ibu yang masih sangat muda. “Data yang diterima dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Malang, tren pernikahan dini di kisaran 10-15 persen,” sambungnya, Sabtu (1/7/2023).
“Kesehatan bayi bisa dipicu dari orang tua yang hamil di bawah 19 tahun. Kalau dari sisi kesehatan maupun kejiwaan memang belum siap dan rawan. Dari sisi itu, kami pun bekerja sama dengan KUA guna menekan angka pernikahan dini itu,” jelas pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Humas Setda Kota Malang itu.
Lebih lanjut Donny mengatakan jika pihaknya juga meminta data warga masyarakat yang masuk pranikah untuk diberikan sosialisasi, pembinaan kesehatan ibu dan anak. “Kita juga bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk pembinaan pranikah kepada calon pengantin yang tidak beragama Islam,” bebernya.
“Kendala yang kita alami saat ini adalah ketika ke non-muslim. Mereka melakukan pemberkatan di tempat ibadah dan memang banyak. Kalau muslim kan cuma di KUA,” papar Donny.
Dijelaskannya, Dinsos P3AP2KB Kota Malang bekerja sama dengan FKUB untuk bisa masuk, sehingga pada saat sebelum menikah, pihak Dinsos, BKKBN dan Dinkes bisa masuk melakukan pendampingan. Meski ada sedikit kendala, namun kami akan terus berusaha,” pungkas Donny. (say/yon)
