Klojen (malangkota.go.id) – Pada musim haji tahun 2023 ada sekitar 740 jemaah calon haji asal Indonesia yang meninggal saat menjalankan ibadah, tiga orang diantaranya dari Kota Malang. Tingginya angka ini mendorong pemerintah untuk melakukan skrining kesehatan dengan lebih ketat bagi calon jemaah haji.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang dr. Husnul Muarif, MM menyampaikan bahwa kriteria pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Bahkan pemeriksaan kesehatan menjadi syarat mutlak dalam pelunasan biaya haji tahun ini.
“Kalau dulu, pelunasan (biaya haji) dulu, baru melakukan pemeriksaan kesehatan. Sekarang dibalik. Ini untuk meminimalisir calon jemaah haji yang masih membutuhkan perawatan medis atau yang belum istitaah,” terang Kepala Dinkes saat ditemui usai meninjau pelaksanaan Sub PIN Polio di Rampal Celaket, Rabu (17/1/2024).
Husnul menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan sebagai syarat keberangkatan ibadah haji saat ini lebih kompleks. Salah satu contohnya, jika dulu untuk pemeriksaan kadar gula darah hanya mengecek gula darah puasa dan sewaktu, kini juga dilengkapi dengan HbA1c untuk mengukur kadar gula darah yang kronis.
“Jadi saat ini untuk pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji tahun 2024 adalah pemeriksaan dasar, pemeriksaan penunjang, laboratorium. Juga ada tes kemandirian, yang kita sebut sebagai activity daily living. Ada juga tes kesehatan mental dengan Self Rating Questionnaire (SRQ) 20. Ini untuk menunjang kemandirian calon jamaah haji dalam aktivitas sehari-hari,” papar Husnul.
Tak hanya itu, Husnul juga menyebut ada pemeriksaan tambahan bagi para calon jemaah haji yang memiliki gangguan jantung harus juga dilengkapi dengan pemeriksaan ekokardiografi, sementara untuk post stroke juga harus menjalani pemeriksaan CT Scan. “Semua hasil pemeriksaan tersebut akan dikumpulkan dan diinput dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Nanti akan muncul status kesehatan mereka. Sebelumnya juga ada surat pernyataan dari calon untuk menerima hasil Siskohat,” terangnya.
“Pemeriksaan ini sudah dilakukan sekitar Desember 2023 lalu hingga tujuh hari sebelum pelunasan tahap kedua. Pelayanan pemeriksaan kesehatan ini bisa dilakukan di 16 puskesmas di Kota Malang dan jika dibutuhkan akan diberi rujukan ke rumah sakit. Pemeriksaan awal dilakukan di Puskesmas,” ungkap Husnul.
Husnul menyebutkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kantor Kemenag terkait kebijakan ini. Dengan demikian Kemenag akan menyosialisasikan ke KBIH yang ada. Harapannya KBIH juga bisa memberikan sosialisasi pada para calon jemaah haji terkait persyaratan kesehatan ini. (ari/yon)
