Klojen (malangkota.go.id) – Beberapa waktu lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mengusulkan adanya kenaikan gaji bagi karyawan honorer atau Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Penambahan ini mengacu kepada besaran Upah Minimum Kota/Kabupatèn sebesar Rp3.2 juta, sedangkan gaji honorer saat ini sebesar Rp 2.940.000, -.
Penjabat (Pj) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM saat ditemui pada Jumat (13/10/2023) mengungkapkan pihaknya masih akan mempertimbangkan usulan tersebut. Pada dasarnya usulan itu menurutnya sangat baik, namun dia harus melakukan koordinasi terlebih dahulu.
Dikatakan Wahyu, pihaknya akan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Bisa saja nanti dinaikkan, karena ini belum kita bahas. Nah, legislatif mengusulkan hal tersebut berarti sudah melalui perhitungan. Perhitungannya nanti akan kami bahas bersama TAPD dan kita akan melihat kemungkinannya seperti apa dan konsepnya bagaimana,” jelasnya.
Dalam hal ini, Wahyu juga menyoroti pentingnya peningkatan gaji yang berseiring terhadap peningkatan kinerja. Sebab, itu menjadi salah satu aspek yang akan mendapat perhatian dalam pembahasan bersama TAPD nantinya. “Selain itu, evaluasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan menjadi bagian dari pertimbangan untuk memastikan ketersediaan anggaran,” bebernya.
“PAD kita juga akan dievaluasi, sejauh mana nanti bisa mencukupi. Kita coba lihat sampai dengan November nanti kemampuan PAD kita seperti apa. Karena nanti itu akan mempengaruhi besaran belanja daerah yang ada,” imbuh Wahyu.
Sebagai catatan, Wahyu juga melihat bahwa saat ini target PAD APBD 2023 masih mencapai sekitar 60 persen dari target sebesar Rp1,5 triliun. Oleh karenanya, terkait hal ini pihaknya akan mengomunikasikan lebih lanjut bersama pihak legislatif selaku pengusul rencana kenaikan gaji honorer ini. “Intinya akan kita pertimbangkan usulan itu. Saya juga nanti akan duduk bersama dengan legislatif,” pungkasnya. (say/yon)
