Klojen, MC – Sejak tahun 1999 aturan tentang pelayanan publik di Indonesia sudah cukup baik karena sudah menerapkan sistem desentralisasi. Dalam aturan tersebut, pelayanan publik sudah mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
Meski demikian, pada kenyataannya hal itu tidak berlaku 100 persen dan hanya beberapa kepala daerah yang konsen dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ini menjadi pekerjaan dan tanggung jawab semua instansi yang ada di bawah naungan pemerintah daerah.
Maka dari itu, lembaga pemberi atau penyedia pelayanan publik ini ke depan harus bisa lebih maksimal lagi, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Sumberdaya manusia pun turut menentukan kualitas pelayanan publik yang lebih baik lagi.
Hal itu disampaikan oleh perwakilan dari USAID (United States Agency for International Development) Ketty Kadarwati dalam acara Lokakarya Pelayanan Publik yang Inovatif dan Pengawasan Warga di Aula Gedung Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Kamis (6/10).
Terkait hal itulah, USAID akan memberikan perhatian khusus dan akan mengawal tentang pelayanan publik agar semua lembaga bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal lagi kepada masyarakat dalam berbagai aspek.
Dari beberapa sarana yang ada di lembaga pemerintahan khususnya di Jawa Timur, Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa diakses dan digunakan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan maupun saran serta informasi terkait pelayanan. (say/yon)
