Berita

PDAM Kota Malang Jadi Binaan Kementerian PUPR RI

Lowokwaru, MC – Tahun 2016 ini PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum_red) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI untuk program 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak_red). Dalam hal ini Kota Malang juga sebagai kota binaan untuk menyukseskan program tersebut.

Direktur Teknik PDAM Kota Malang, Teguh Cahyono saat memberikan keterangan pers, Jumat (22/1)
Direktur Teknik PDAM Kota Malang, Teguh Cahyono saat memberikan keterangan pers, Jumat (22/1)

Kementerian PUPR RI akan memberikan bantuan agar PDAM bisa melayani 100 persen kebutuhan air bersih bagi warga Kota Malang hingga tahun 2019. Selain itu, di Kota Malang juga diharapkan bebas daerah kumuh pada tiga tahun ke depan.

Hal itulah yang disampaikan oleh Direktur Teknik PDAM Kota Malang, Ir. Teguh Cahyono, MAB kepada awak media, Jumat (22/1) dalam acara silaturahmi di area Tandon Air Tlogomas. Menurutnya, tahun ini akan dikucurkan bantuan sebesar Rp 100 miliar dari Rp 300 miliar yang diprogramkan.

“Bantuan untuk PDAM akan digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat, seperti halnya untuk perbaikan jaringan distribusi dan reservoir. Tahun 2016 ini, hal tersebut akan terpusat di wilayah timur Kota Malang, yaitu daerah Kecamatan Kedungkandang seperti di Buring, Baran, Wonokoyo dan sekitarnya,” imbuh Teguh.

Sedangkan wilayah barat, lanjut dia, yaitu di wilayah Kecamatan Lowokwaru seperti di Joyogrand, Gasek dan Tidar. Di kedua wilayah itu, sebelumnya atau saat ini masih termasuk daerah agak kesulitan air, sehingga menjadi program prioritas dari PDAM Kota Malang. “Target di kedua wilayah ini bisa terlayani 12 ribu konsumen. Sehingga setiap tahun harus ada tambahan 12-13 ribu sambungan baru untuk mencapai pelayanan 100 persen,” jelasnya.

Apabila itu bisa terlaksana dengan baik, terang Teguh, pihaknya optimis tahun 2017 warga Kota Malang bisa menikmati 100 persen air bersih dengan lancar. “Yang menjadi catatan adalah dukungan anggaran dari pusat juga lancar. Sedangkan tarif normal sambungan baru antar Rp 1-7 juta. Namun jika ada subsidi dari pemerintah, hanya Rp 1,2 juta saja. Sedangkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah/ MBR hanya Rp 550 ribu,” ungkapnya. (say/yon)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

Skip to content