Malang, (malangkota.go.id) – Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji mengatakan saat ini digitalisasi telah masuk hampir di semua sektor kehidupan. Digitalisasi bukan lagi hanya milik negara maju. Terkait hal itu, Pemkot Malang mewujudkannya dengan pemberian bantuan dalam bentuk non-tunai, puskesmas, dan pasar harus digerakkan menuju digitalisasi karena jejak digital bisa diketahui dan akan ada transparasi.
Hal itu disampaikannya pada acara Festival Keuangan Ekonomi Digital Indonesia 2021 serta Peluncuran Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Tugu, Senin (05/04/2021). Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia yang terus mendukung transformasi, baik transformasi literasi, transformasi skill, dan transformasi terkait perbankan.
“Digitalisasi ekonomi dan keuangan ini tidak bisa dilakukan dengan cepat. Namun perubahan ini bersifat evolusi dan masyarakat dapat menyadari manfaatnya. Mindset masyarakat saat ini masih banyak yang condong untuk transaksi tunai,” terang Sutiaji.
Masyarakat luas mungkin sudah mengenal transaksi pembayaran lewat kartu, kemudian melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dan yang lain-lain. Pihaknya mendukung transaksi dengan sistem non tunai, seperti halnya penggunanaan elektronik di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Perhubungan.
“Sebenarnya, kegiatan ini sudah dilakukan, kami hanya menguatkan melalui kegiatan FEKDI. Jadi dalam kehidupan kita ke depan mungkin tidak perlu lagi uang secara fisik, namun bisa dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang,” terang Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Malang, Azka Subhan A.
Tersambung secara virtual dari pusat, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyatakan bahwa diperlukan sinergi dan koordinasi antara pusat dan daerah. Saat ini, sinergi digitalisasi ekonomi keuangan didukung oleh 16 kementerian dan lembaga, 14 industri, pemerintah daerah, dan berbagai asosiasi terkait.
”BI bersama kantor perwakilan siap mendukung digitalisasi ekonomi dan sistem keuangan Indonesia, melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan tim ini salah satunya bertujuan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP),” terangnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut ada empat pilar digitalisasi ekonomi dan keuangan. Pertama, sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, infrastruktur digital dan fisik. Ketiga, penyederhanaan birokrasi. Keempat, riset dan inovasi digital.
“Kerangka strategi ekonomi digital ini juga menyangkut beberapa hal lintas sektoral, yaitu mempercepat digitalisasi di sektor bisnis dan industri, peluang dan pengembangan untuk mendorong konektivitas digital yang tentu saja dimanfatkan oleh para stakeholder, mendorong koordinasi lintas sektoral dan lembaga baik pusat maupun daerah,” papar Airlangga.
Elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) diharapkan dapat dilakukan di seluruh Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya penetapan Kepres Nomor 3 Tahun 2021 yang menyebutkan koordinasi percepatan digitalisasi dilakukan di 542 daerah otonom dalam wadah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang akan diketuai oleh para kepala daerah. Saat ini sudah ada 110 daerah otonom yang sudah menginisiasi pembentukan TP2DD. (ari/ram)
