Berita Hukum, Politik, dan Pemerintahan

PPK Dilantik, Wali Kota Sutiaji: Waspadai Kerawanan di Perbatasan

Klojen (malangkota.go.id) – 25 orang dilantik dan diambil sumpah janji sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Malang untuk Pemilu tahun 2024 di Hotel Pelangi Kota Malang, Rabu (04/01/2023).

Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji foto bersama anggota PPK dan KPUD usai pelantikan

Dari lima kecamatan di Kota Malang, PPK nantinya akan disebar dan di tiap kecamatan ditempatkan lima orang sebagai petugas kepanjangan tangan KPU Kota Malang. Tujuannya adalah pelaksanaan Pemilu Serentak pada 2024 nanti berjalan aman, lancar dan kondusif.

Usai pelantikan, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji berpesan agar PPK ini dapat bekerja maksimal dan menjalankan amanah rakyat dengan baik. Disampaikannya, setelah dilantik banyak tugas berat yang harus diemban. Seperti jika berkaca pada Pemilu sebelumnya, terkait validasi data pemilih di daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Malang.

Pria berkacamata itu menyebut, warga di beberapa kelurahan di Kecamatan Lowokwaru dan Sukun tidak terdata. “Yang perlu kami tegaskan nanti di wilayah yang berhimpitan dengan batas kota dan kabupaten. Dulu ketika saya jadi PPK masih banyak, seperti di Bukit Cemara Tujuh dan di Dieng, dia tidak didata oleh kabupaten, juga oleh kota,” bebernya.

“Dari kondisi itu, harapan kami petugas PPK dapat menginstruksikan kepada petugas di PPS dan sampai perangkat yang lainnya. Jangan sampai hak-hak masyarakat tidak terpenuhi karena dia tidak masuk pada daftar pemilih, dan pada akhirnya tidak bisa menyalurkan hak suaranya,” harap Wali Kota Sutiaji.

Hal senada disampaikan Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas. Menyikapi berbagai fenomena Pemilu tersebut, Aminah mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pemetaan dan setelah pelantikan ini semua anggota PPK menjalani bimbingan teknis (bimtek).

Dikatakan perempuan berhijab ini, pihaknya pun akan bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak lain, seperti Bawaslu, Dispendukcapil dan lembaga swadaya masyarakat.

“Nanti setelah ini ada bimtek untuk teman-teman PPK untuk pemetaan daerah rawan bersama Bawaslu dan stakeholder yang ada. Semua sudah kita petakan termasuk dengan pihak stakeholder terkait, dan kalau Dispendukcapil jelas karena itu mitra utama kami dalam data pemilih, pendataan data pemilih,” imbuhnya.

Ditambahkan Aminah, kerawanan lain juga menjadi perhatian, tidak hanya data pemilih. Seperti keamanan di dalam pencalonan, integritas petugas sebagai penyelenggara, dan bagaimana aturan yang harus ditaati oleh peserta Pemilu dan sebagainya itu akan dikoordinasikan bersama. “Dengan demikian, akan terwujud Pemilu yang jujur, adil, berkemajuan dan bermartabat,” pungkasnya. (say/yon)

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You may also like

Skip to content